"Akrobat" Pemkot Pangkalpinang: Hak ASN Dibabat, tapi Malah Rekrut Pegawai?

Ilustrasi generated by Gemini

Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak bulan Januari lalu memberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Angka yang dipotong tidak main-main, yaitu senilai 20 persen. 

marikitabaca - Bagi seorang pegawai yang tidak mempunyai usaha lain dalam mengumpulkan rupiah, angka pemotongan sebesar 20 persen tersebut sangatlah berarti. Alasannya, sebagian besar ASN menggantungkan pendapatannya dari TPP. Bahkan cuma ada yang satu pintu.

Berat memang. Hati ASN Pemkot Pangkalpinang harus tetap tabah menerima pemotongan TPP dari atasan mereka. Alasannya klasik; terjadinya pemotongan TPP disebabkan oleh kondisi keuangan daerah, serta berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 192 miliar. 

Ironisnya, dengan kondisi keuangan daerah yang defisit sehingga harus dipaksakan pemotongan TPP ASN, Pemkot Pangkalpinang di awal tahun 2026 justru merekrut puluhan pegawai baru.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang Fahrizal, ketika dikonfirmasi beralasan bahwa Pemkot Pangkalpinang bukan rekrut pegawai melainkan rekrut PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ).

Pilihan Redaksi

• Malam Ramadan Sadis: Ulah Hasrat Guru Berbini Muda

• Desahan Maut di Kamar Hotel Nomor 127

• Liciknya Kepala Daerah Menikmati Bunga Bank dengan Bahagia

"Kita bukan rekrut pegawai tapi penyedia jasa lainnya perorangan, maka namanya adalah PJLP dan dasar yang digunakan adalah Perpres PBJ 16/2018 dan perubahannya," kata Fahrizal, Rabu (11/03/26), sesuai dengan yang kami sadur seutuhnya dari Babel.terbitan.com.

Tentunya, hal ini sangat melukai perasaan para ASN di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah berupaya mengikhlaskan tambahan penghasilan mereka dipotong. Tapi di lain sisi, malah dikorbankan untuk sesuatu yang patut diduga tidak ada yang mendesak.

Jika defisit anggaran menjadi alasan pemotongan TPP ini, tentu bisa diterima dengan lapang dada. Yang menjadi tanda tanya besar, di tengah berkuranganya anggaran, Pemerintah Kota Pangkalpinang justru merekrut pegawai pegawai baru yang gajinya menjadi beban APBD mereka sendiri. Seperti sirkus yang dimainkan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Diungkapkan oleh salah satu pegawai di OPD Pemkot Pangkalpinang, bahwa ia merasa terkejut ketika mengetahui ada kehadiran  pegawai baru di tempat ia bekerja.

"Saya terkejut saja, kok ada pegawai baru," kata sumber yang tidak ingin namanya disebut.

Pertanyaan selanjutnya, di mana peran kepala daerah? Bukankah salah satu tugas kepala daerah adalah memastikan kemakmuran masyarakat? Sayangnya Walikota Saparudin patut diduga lebih banyak bahagia dengan kegiatan seremonial ketimbang memikirkan janji politiknya, seperti mengaku pintar cari uang tapi sampai sekarang justru malah memotong TPP ASN.

Editor: Dika Febrian
Sumber: Babel.terbitan.com