Israel: Siapa Akui Palestina, Akan Terima Akibatnya

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.

Bukan hanya itu yang kontroversial dari Israel, belum lama ini PM Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan provokatif soal rencana visi Israel Raya, yang akan mencaplok sebagian wilayah lima negara Arab.

marikitabaca - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan persetujuan untuk pembangunan permukiman baru yang kontroversial di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia bahwa tindakan tersebut akan menggagalkan rencana pembentukan negara Palestina di masa depan, dengan secara efektif memotong Tepi Barat menjadi dua bagian terpisah.

Pengumuman kontroversial ini muncul di saat banyak negara, termasuk Australia, Prancis, dan Kanada, mengatakan akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

"Siapa pun di dunia yang hari ini mencoba mengakui negara Palestina akan menerima jawaban dari kami di lapangan," ujar Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, seperti dilansir SBS, Kamis (14/8/2025).

"Realitas ini akhirnya mengubur gagasan negara Palestina, karena tidak ada lagi yang perlu diakui dan tidak ada orang yang bisa diakui," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam sebuah upacara pada hari Kamis (14/8/2025).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum secara publik mengomentari rencana tersebut, tetapi ia telah mendukungnya di masa lalu.

Pembangunan di E1, sebidang tanah terbuka di timur Yerusalem, telah dipertimbangkan selama lebih dari dua dekade, tetapi dibekukan karena tekanan AS selama pemerintahan sebelumnya.

Pada hari Kamis, Smotrich memuji Presiden Donald Trump dan duta besar AS untuk Israel Mike Huckabee sebagai "teman sejati Israel yang belum pernah kami miliki sebelumnya."

Bukan hanya itu yang kontroversial dari Israel, belum lama ini PM Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan provokatif soal rencana visi Israel Raya, yang akan mencaplok sebagian wilayah lima negara Arab.

Pilihan Redaksi

Kemlu RI Tolak dan Kecam Rencana Netanyahu soal Israel Raya

Belum lama ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan provokatif soal dirinya tengah menjalankan misi untuk memperluas wilayahnya dengan visi "Israel Raya".

Rencana Netanyahu soal perluasan Israel Raya ini mencakup wilayah pendudukan Palestina dan sebagian wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, serta Mesir.

Sontak pernyataan itu langsung mendapat kecaman dan penolakan dari berbagai pihak, terutama negara-negara Arab. Indonesia turut mengecam ide kontroversial Netanyahu tersebut.

"Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang "Israel Raya" melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam cuitannya di akun X resmi, Kamis (14/8).

Arab Saudi dan Qatar mengutuk keras ambisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan visi "Greater Israel" atau "Israel Raya".

Riyadh menolak rencana perluasan permukiman dan ekspansi wilayah oleh otoritas Israel ini.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi SPA pada Kamis (14/8), Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri, sesuai dengan hukum internasional.

Riyadh juga memperingatkan komunitas internasional bahwa "pelanggaran terang-terangan" Israel merusak legitimasi internasional, melanggar kedaulatan negara, serta mengancam perdamaian dan keamanan, baik di tingkat kawasan maupun global.

Dikutip Al Jazeera, selain Saudi, Qatar juga menyatakan hal serupa. Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam pernyataan Netanyahu terkait apa yang disebut sebagai "visi Israel Raya".

Menurut Qatar, ini merupakan kelanjutan dari sikap "arogan" Israel yang memicu krisis, melanggar kedaulatan negara, dan menyalahi hukum internasional.

Sumber: cnnindonesia.com | Editor: Gusti