Ijazah Jokowi Skandal Politik Terbesar di Indonesia

Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih berseliweran hingga kini.

Polemik dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang diduga dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebaiknya dibawa ke ranah internasional.

- Begitu disampaikan pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Jumat 4 April 2025.

"Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional," tulis Dokter Tifa.

Menurut Dokter Tifa, kasus tersebut bukan semata-mata soal pemalsuan yang diduga dilakukan finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia," kata Dokter Tifa.

Dengan dibawa ke ranah internasional, kata Dokter Tifa, maka bisa melibatkan pakar digital forensik internasional, seperti INTERPOL Digital Forensic, National Center for Media Forensic (NCMF), dan Berkeley Digital Forensic US.

"Dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera," tulis Dokter Tifa.

Berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sudah bersuara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta membantah ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia itu palsu.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Sigit.

Jokowi sendiri juga telah buka suara soal tudingan ijazah palsu. Menurut Jokowi, tuduhan tersebut fitnah.

"Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan," kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah bekas orang nomor satu di Indonesia itu sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 silam.

Polemik keaslian ijazah Jokowi sempat meredup saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun kini kembali nyaring setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah S1 Kehutanan Jokowi palsu.

Argumen Rismon makin ramai setelah dikomentari pakar telematika yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

"Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu," kata Roy Suryo belum lama ini.

Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985.

Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama "Jokowi". Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

"Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan," jelas Roy Suryo.

Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu.

Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

"Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik," ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini.

Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.

“Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegasnya.

Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” katanya.

Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

Sigit sekali lagi menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap meragukan. Seolah-olah Ijazah Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu.

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang. Dirinya menyesalkan informasi sesat yang disampaikan oleh oknum dosen tersebut. San Afri mengaku punya pengalaman sendiri soal penggunaan Font Time New Roman di sampul skripsi.

"Saya masih ingat waktu saya buat cover (skripsi), lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik,” kata kakak angkatan Joko Widodo ini.

Meski begitu, kata San Afri, tidak semua mahasiswa Fakultas Kehutanan memilih mencetak sampul di jasa percetakan. Ada juga mahasiswa yang memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan menggunakan tulisan dari mesin ketik.”Kawan saya yang secara ekonomi tidak mampu, banyak yang membuat lembar sampul dan pengesahan dengan mesin ketik,” kenangnya.

Sekali lagi, San Afri Awang tidak habis pikir masih adanya kelompok atau pribadi yang menyerang institusi UGM yang menyebutkan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah palsu. Isu tersebut menurutnya semakin liar dengan ditambahkan analisis yang tidak sesuai fakta. Ia yakin, pihak yang menghembuskan informasi hoax ini hanya untuk mencari sensasi semata. “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok,” katanya.

Frono Jiwo, salah satu teman seangkatan Joko Widodo saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, mengaku prihatin dengan informasi yang beredar di medsos tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap palsu. Frono bercerita dirinya merupakan teman satu angkatan dengan Joko Widodo. Keduanya sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bareng di tahun 1985. “Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya.

Selama kuliah, kata Frono, tipikal Joko Widodo termasuk orang yang pendiam. Namun saat kumpul dengan temannya, Joko Widodo memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya. “Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.

Frono mengamini bahwa Joko Widodo ketika mahasiswa memiliki hobi naik Gunung. Bahkan beberapa gunung di Jawa dan Sumatera pernah ia daki. Hanya saja, Frono mengaku hanya sesekali saja naik gunung. “Pak Jokowi sering naik gunung, tapi saya jarang dan seingat saya, saya tidak pernah bareng naik gunung sama Pak Jokowi,” paparnya.

Soal ijazah, Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Joko Widodo. Menggunakan font yang sama, ditandatangani oleh Rektor Prof. T Jacob dan Dekan Prof Soenardi Prawirohatmodjo. Hanya saja yang berbeda dari nomor kelulusan.

“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.

Sedangkan soal skripsi, Frono bercerita seluruh mahasiswa satu angkatannya menulis skripsi menggunakan mesin ketik. Sedangkan sampul, lembar pengesahan dan penjilidan hampir semuanya dilakukan di percetakan. “Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.

Tidak hanya kuliah dan lulus bareng, Frono dan Joko Widodo juga melamar pekerjaan di perusahaan yang sama di Aceh, PT. Kertas Kraft Aceh (Persero). Namun menurut Frono, Joko Widodo hanya bekerja selama dua tahun saja karena sang istri, Iriana Jokowi, tidak betah tinggal di tengah area hutan pinus yang berada di wilayah sekitaran Aceh Tengah.

"Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono (adik ipar Jokowi) bareng-bareng masuk kerja. Setelah Pak Jokowi menikah, Ibu Iriana kayaknya tidak betah karena basecamp berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah, Pak Jokowi resign dulu, tinggal saya dan almarhum Hari Mulyono yang masih bertahan,” kenangnya.

Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menilai tuduhan Rismon bahwa Joko Widodo telah melakukan tindakan pemalsuan ijazah dan skripsi harus bisa dibuktikan. Menurut Marcus, ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan. Membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli padahal sebelumnya tidak pernah ada. “Itu namanya membuat palsu,” tegasnya.

Selanjutnya, soal tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli. “Dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” katanya.

Dari kemungkinan dua tuduhan yang berpotensi dialamatkan ke Joko Widodo dan UGM dinilai Marcus sangat lemah.

Pasalnya, dokumen-dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium. “Yang bersangkutan pernah wisuda, dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada. Bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan,” katanya.

Soal bukti fisik skripsi atau ijazah menggunakan huruf time new roman atau memiliki kemiripan dengan font tersebut, kata Marcus, seharus Rismon tidak hanya melihat dari skripsi atau ijazah milik Joko Widodo semata namun membandingkan dengan skripsi dan ijazah dengan lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya. Bahkan membandingkan skripsi yang diterbitkan di Fakultas Kehutanan di tahun-tahun sebelum Joko Widodo Lulus.

“Apakah kemudian yang memiliki kemiripan, lalu dianggap palsu semua? Itu kesimpulan bukan seorang akademisi. Karena skripsi maupun ijazah banyak ditemukan di UGM dengan menggunakan huruf time new roman atau huruf yang hampir mirip dengannya,” katanya.

Marcus juga menyesalkan jika masih ada pihak yang melontarkan isu dan menuduh bahwa UGM melindungi Joko Widodo terkait kepemilikan ijazah dan skripsi palsu, tuduhan tersebut dianggapnya keliru. “Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” pungkasnya.